Peradin

Peradin kependekan dari Perkumpulan Advokat Indonesia.

Sejarah PERADIN dimulai pada Era Orde Lama yang dinamikanya mendapat tantangan luar biasa dengan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang pada waktu itu, oleh karenanya PERADIN sebagai satu-satunya Organisasi Advokat yang independensi dengan mempunyai peran yang strategis untuk mengontrol kebijakan pemerintah di biang pembentukan dan penerapan hukum sehingga PERADIN dalam perjalanannya sangatlah konsisten memperjuangkan gagasan negara hukum dengan menempatkan prinsip equality before the law untuk melindungi hak-hak rakyat di hadapan hukum.

Pada Kongres PERADIN tahun 1977 tercetus tujuan organisasi yang fundamental yaitu untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan supremasi hukum. Namun pada tahun 1985 Pemerintah dengan Lembaga Yudikatifnya Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman mendesak PERADIN untuk membentuk suatu wadah tunggal yang bernama IKADIN dengan meleburkan organisasi advokat yang ada. Tidaklah berumur panjang cita-cita adanya wadah tunggal Advokat yaitu IKADIN sebagai wadah perjuangan dan pemerintah merasa tertipu karena wadah tunggal Advokat ini tidak bisa diajak kerjasama dengan rezim orde baru dan pada akhirnya pada Advokat terpecah-pecah lagi.

Pada era awal 2000-an Organisasi Advokat berkembang pesat pada saat sedang berlangsung pembahasan Undang-undang Advokat di DPR RI muncul nama Organisasi Advokat Indonesia yaitu:

  1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
  2. Assosiasi Advokat Indonesia (AAI)
  3. Ikatan Penasihan Hukum Indonesia (IPHI)
  4. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)
  5. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)
  6. Assosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)
  7. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
  8. Assosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI)

Diakomodir pada Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pada Pasal 32 ayat (2). Namun mandatory Pasal 28 ayat (2) “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” aquo tidak pernah terlaksana sampai sekarang.

Para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal kedelapan Organisasi Advokat yaitu “IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI” menandatangani Akta Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa NG Notaris di Jakarta membentuk/mendirikan Organisasi Advokat yang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia disingkat PERADI merupakan penyimpangan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, Pasal 28 Ayat (2) “Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” aquo; sehingga banyak Advokat Senior menentang keberadaannya. Yang pada akhirnya menyelenggarakan kegiatan pada tanggal 30-31 Mei 2008 menggelar Kongres di Balai Sudirman Jakarta, berlangsung selamat 4 (empat) jam selesai dengan membentuk/mendirikan organisasi advokat bernama “Kongres Advokat Indonesia” (KAI).

Founding Father’s PERADIN “menangis” melihat kondisi profesi Advokat Indonesia pada saat itu “Officium Nobile” telah kehilangan makna. Profesi advokat telah pudar karena tidak bisa bersatu “Wadah Tunggal Organisasi Advokat Indonesia” sesuai amanat Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 28. Oleh Karenanya harus kembali ke “Khittah Advokat Indonesia 1964” dengan semangat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) “Fiat Justitia Ruat Coelum,” Dengan mekanisme dan sistem “keorganisasiannya” menjunjung tinggi demokrasi, dan mengamalkan “IKRAR PERADIN” secara murni dan konsekuen.

PERADIN tafaqur selama 23 dari tahun 1985 hingga 2008, tepat pada “Hari Ulang Tahun ke-44” dengan tema “Semangat PERADIN Bangkit Kembali” tanggal 30 Agustus 2008 di Hotel Sultan Jakarta, diprakarsai oleh Advokat Ropaun Rambe dihadiri Advokat HJR Abubakar, SH selaku Ketua II DPP PERADIN, Advikat Maruli Simorangkir, SH sebagai Sekretaris Jenderal DPP PERADIN, Advokat H. Soenardi, SH, MH sebagai Komisaris DPP PERADIN termasuk Advokat Muhammad Assegat, SH dan Advokat Dr. amir Syamsudin, Sh, MH dan dari DPC PERADIN Jaya, Medan, Lampung, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya dan Malang. Yang hasilnya dengan tekat bulat membangun kembali PERADIN dengan menyusun Kepengurusan DPP PERADIN.

Sekretariat DPP PERADIN pada Kantor Advokat RAmbe Law Firm Jalan Daan Mogot No.19c Grogol, Jakarta Barat, dan untuk kegiatannya dilaksanakan dengan penuh konsentrasi mengadakan rapat-rapat setiap minggu di Hotel Sultan Jakarta untuk Rapat Pembentukan Personil DPP PERADIN tanggal 11 Oktober 2008, terpilih Advokat HJR Abu Bakar, SH selaku Ketua Umum dan Advokat Maruli Simorangkir, SH selaku Sekretaris Jenderal sebagai “Pengurus Transisi” selama 1 (satu) tahun sampai 30 Oktober 2009 atau sampai dengan Kongres VII PERADIN.

Dalam kurun waktu 1 tahun (Oktober 2008 hingga Oktober 2009) membangun PERADIN mendapat hambatan dari rintangan dari semua pihak khususnya dari PERAIDN dan KAI namun demikian itu dapat tetap berjalan atas kegigihan dan militansi Advokat Ropaun Rambe dan Advokat Paskalina Alwidin tanpa mengenal “lelah” dan “rugi waktu dan materiil”. Kemudian dengan kemampuan yang ada pada tanggal 17 Oktober 2009 dilaksanakan Kongres VII PERADIN di Tangerang dengan tema “Revolusi Penegakan Hukum” yang menghasilkan Kepengurusan DPP PERADIN dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sedemikian rupa dalam rangka penyesuaian kondisional.

Pengkhianatan Konstitusi PERADIN

Hasil KONGRES VII PERADIN Tangerang dengan Keputusan Nomor07/KONGRES-VII/X/2009 tentang Penambahan, Perubahan, dan Penyempurnaan Anggaran Dasar Persatuan Advokat Indonesia. Yang amarnya ketiga: “Memberi tugas pada DPP PERADIN masa bakti 2009-2013 untuk melakukan penambahan, perubahan, dan penyempurnaan Anggaran Dasar PERADIN dimaksud dictum di atas dengan mempergunakan Anggaran Dasar PERADIN yang lama dengan penyempurnaan, menambah dan mengurangi serta mengadopsi Rancangan Anggaran Dasar PERADIN, yang disiapkan oleh Steering Commitee sebagai Dasar Perubahan dan Penyempurnaan Anggaran Dasar PERADIN dan juga dengan memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang di dalam sidang pleno, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung setelah dibentuknya Dewan Pimpinan Pusat PERADIN masa bakti 2009-2013.

Demikian juga terhadap Keputusan Nomor 08/KONGRES V11/X/2009 tentang Penambahan, Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Rumah Tangga Persaruan Advokat Indonesia. Yang amarnya Kedua: “Memberikan tugas pada DPP PERADIN masa bakti 2009-2013 untuk melakukan penambahan, perubahan, dan penyempurnaan Peraturan Rumah Tangga PERADIN dimaksud dictum di atas dengan mempergunakan Peraturan Rumah Tangga PERADIN yang lama dengan Penyempurnaan, menambah dan mengurangi serta mengadopsi Rancangan Peraturan Rumah Tangga PERADIN, yang disiapkan oleh Steering Commitee sebagai Dasar Penambahan, Perubahan dan Penyempurnaan Peraturan Rumah tangga PERADIN dan juga dengan memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang di dalam sidang pleno, dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung setelah dibentuknya Dewan Pimpinan Pusat PERADIN masa bakti 2009-2013.”

Oleh karena itu Struktur Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (DPP PERADIN) ini tidak berubah dan tetap yang lama dibuat oleh Para Pendiri PERADIN 1964 aquo di Surakarta sekarang Solo Raya.

Prahara PERADIN pada tanngal 26 Maret 2010 dalam Rapat DPP PERADIN yang dipimpin oleh Advokat Frans Hendra Winarta dengan agenda untuk Pengesahan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADIN terjadi pemaksaan perubahan Struktur Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia (DPP PERADIN) menjadi Badan Pengurus Pusat Persatuan Advokat Indonesia (BPP PERADIN), yang demikian ini merupakan kelakuan/perbuatan Pengkhianatan Konstitusi Hasil Kongres VII PERADIN Tangerang, oleh karenanya Advokat Ropaun Rambe menyampaikan bahwa atas permintaan DPC-DPC PERADIN Seluruh Indonesia segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) PERADIN telah terjadi Pengkhianatan Konstitusi PERADIN.

Hal yang sama terhadap Keputusan Nomor 01/TP-X/2009 tentang Susunan Tim Formatur Penyusunan Keanggotaan Kepengurusan Tingkat Pusat PERADIN masa bakti 2009-2013 dan Keputusan Nomor 02/Tp-X/2009 Tentang Susunan Keanggotaan Kepengurusan Tingkat Pusat PERADIN masa bakti 2009-2013; Cacad Yuridis yaitu tidak sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADIN oleh karena itu Advokat H.Soenardi, SH., MH memberi tanda bintang pada saat ditanda-tangani dengan “Ada Catatan.

Penghianatan Konstitusi PERADIN itu ditindaklanjuti menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) atas permintaan DPC-DPC PERADIN Seluruh Indonesia di Jakarta dengan Agenda mempertahankan hasil-hasil Kongres VII PERADIN Seluruh Indonesia di Jakarta dengan Agenda mempertahankan hasil-hasil Kongres VII PERADIN Tangerang dan Memilih Kepengurusan DPP PERADIN Masa Bakti 2010-2013 digelar pada 22 April 2010 terpilih secara Aklamasi Advokat Ropaun Rambe sebagai Ketua Umum dan menunjuk Advokat Samuel Kikilaitety sebagaiSsekretaris Jenderal.